Tambal

Pernahkah terbesit pertanyaan mengapa ada yang namanya polisi tidur? Awalnya, polisi tidur ada karena pengendara motor dan mobil kerap tak mengurangi kecepatannya dalam berkendara meskipun  berada di kawasan gang warga. Maka, tergagaslah dibuatnya polisi tidur. Jika kita perhatikan lagi, awal mula permasalahannya adalah pengendara yang membahayakan warga di gang karena tidak mengurangi kecepatan dan kurang berhati – hati. Kalau begitu, mengapa tidak diatasi dengan penyuluhan kepada para pengendara agar tidak memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi? Atau pembenahan yang sangat selektif dibawah pengawasan yang berwenang tanpa kongkalikong sama sekali ketika pembuatan Surat Izin Mengemudi?

Sepertinya kita terbiasa atau bahkan kecanduan dengan cara – cara instan, yang ketika suatu barang rusak, lebih baik membeli barang lainnya yang serupa. Tanpa upaya memperbaikinya. Itulah yang terjadi pada kebijakan – kebijakan pemerintah. Ketika mendeteksi permasalahan, solusinya adalah pembuatan program yang baru. Tanpa ada upaya evaluasi atau bahkan memperbaiki program yang lalu yang masih berjalan hingga kini. Maka, tidak heran jika muncul istilah ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Berapa banyak dari kita yang benar – benar mendengar generasi tua? Yang kembali menilik dan belajar dari sejarah?

Soal tambal sulam menjadi pijakan utama saya ketika memandangi program – program dari pemerintah soal pendidikn. Pertama, UN (Ujian Nasional). Sejak pertama kemunculannya, sudah diperdengarkan suara – suara kritis yang meminta pemerintah untuk mencabutnya. Segelintir dari dosen – dosen, guru, dan pengamat pendidikan melakukan protes, analisis, surat terbuka, nasehat, bahkan mengajukan perkaranya ke Mahkamah Agung sejak tahun 2003. Namun sampai tahun ini Ujian Nasional tetap dilaksanakan. Sedangkan kita lebih sering tetap berputar – putar dengan menganalisis hal – hal teknis semata dimana itu berarti secara tidak langsung menyatakan diri setuju dengan keberadaan kebijakan, hanya saja teknisnya yang bermasalah. Tidak setuju dengan keberadaan dan perannya, dengan mendukungnya melalui permohonan pembenahan teknis jelas dua hal yang berbeda bukan?

Ujian Nasional kemudian menjelma menjadi tujuan persekolahan. Sayangnya, kita terlanjur menelan bulat – bulat bahwa persekolahan adalah juga pendidikan. Murid – murid sekolah yang duduk manis di bangku ketika semester akhir pastilah lebih hapal apa yang akan keluar atau menjadi kisi  - kisi dari ujian nasional ketimbang tujuan dari proses pendidikan yang terukir indah di Sisdiknas: memiliki kekuatan spiritual kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Ukiran Targetan – targetan yang mulia itu kemudian ternodai dengan laporan – laporan segala tindak tanduk kecurangan yang terjadi dalam tubuh Ujian Nasional. Meski tidak masuk perkara dan booming di televisi, kecurangan Ujian Nasional adalah sebuah fakta yang bersuara hanya dalam tiap hati nurani yang pernah menjalaninya.

Lebih dari satu dasawarsa, artinya sudah lebih dari sepuluh generasi yang terbentuk pola pikirnya bahwa dalam belajar ada kategori lulus dan tidak lulus. Dalam menempuh pendidikan ada yang namanya peringkat 1,2,3 dan seterusnya. Dalam mengenyam dan menuntut ilmu bertindak menodai nurani untuk berlaku jujur tidaklah apa – apa asal berramai – ramai. Akhirnya, institusi pendidikan pemerintah justru mengantarkan anak didiknya untul gagal dalam pengaplikasian dan mengamalkan apa yang telah dilalui selama 12 tahun lamanya.

Kurikulum 2013 yang mulai 'menghantui' lewat wacana sejak akhir 2012 juga tidak kalah heboh menghentak kerepotan persekolahan. Selama guru masih menganggap sebuah kurikulum sebagai kitab suci (kaku dan tidak bisa diotak/ik atau diimprovisasi sama sekali), maka pergantian kurikulum berapa kalipun, akan tetap blunder. Triliunan yang habis demi kebijakan baru ini kemudian dinilai sebagai proyek karena jelas sekali terlihat karbitan. Mengapa kita tidak memberikan penyuluhan saja dan pelatihan guru - guru hingga pelosok demi menyukseskan reformasi pendidikan di ruang - ruang kelas kita? Jika memang Kurtilas adalah penyempurnaan dari KTSP, mengapa mengganti nama? Mengapa harus ada benda baru yang muncul diantara masalah kita? 

“Maju atau mundurnya salah satu kaum bergantung sebagian besar kepada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka itu. Tak ada suatu bangsa yang terbelakang menjadi maju, melainkan sesudahnya mengadakan dan memperbaiki didikan anak-anak dan pemuda-pemuda mereka.” itu kata M. Natsir.

Ketika ramai - ramai diberitakan di media bahwa guru - guru kita kurang kualitasnya, maka pemerintah menelurkan kebijakan sertifikasi dan PPG. Sebuah kebijakan baru demi memperbaiki kualitas guru - guru. Seperti adanya polisi tidur tadi, mengapa kita tidak membenahi pusat asal muasalnya calon guru? sebut saja LPTK. Ruang - ruang kelas kita sunyi dan kering karena terjadi pemisahan pemaknaan antara buku dengan sastra. Guru lebih suka anak - anaknya jago memecahkan soal daripada tepekur diam lama menyusun puisi dalam benaknya. Kebijakan yang baru saja muncul di salah satu LPTK di Jakarta adalah kewajiban mengambil mata kuliah prosa. Tidak sedikit teman - teman calon guru yang protes dan mengaku tak menyukainya karena merasa berbeda, 'saya bukan anak sastra'.

LPTK kita perlu pembenahan bukan saja dari kurikulumnya, melainkan juga dari tradisi akademik, hingga jalan berpikir. Kita bergaug di jejaring sosial media merayakan hari pendidikan nasional yang jatuh pada tanggal 2 mei. Namun, seberapakah dekat LPTK dengan sosok yang pada tahun meninggalnya turun Kepres untuk menjadikan hari lahirnya sebagai hari pendidikan nasional? Pernahkah di ruang - ruang tempat calon pendidik, penata peradaban bangsa mengulas pemikiran dan prinsipnya lebih mendalam?

Yang perlu dibangun kemudian adalah pemahaman kembali pentingnya pendidikan bagi bangunnya sebuah bangsa, seperti yang dikatakan M. Natsir diatas. Sehingga kaum yang katanya terpelajar (terutama di kawasan LPTK) mampu mendeteksi adanya kriminalisasi pendidikan dan secara penuh berkesadaran untuk menjadi pendidik - pendidik amatir (yang bergerak dengan cinta) bukan karena profesi dan mengejar sertifikat semata.

Ketika kaum yang katanya terpelajar tidak menyadari betapa mulia jalan masa depan mereka, pun gagal membaca kriminalisasi pendidikan yang ada, bahkan menolak untuk menjadi amatir demi profesionalitas, maka, pendidikan Indonesia harus bertahan beberapa massa lagi demi terhapusnya hegemoni rezim ijazah.

-> mari membaca sejarah